Legal Policy on Children Who Repeat Criminal Acts in the Perspective of Restorative Justice in Indonesia

Abstract

Anak yang melakukan tindak pidana secara berulang (residivis) menjadi tantangan dalam sistem peradilan pidana anak, terutama dalam konteks keadilan restoratif yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Prinsip keadilan restoratif lebih fokus kepada pemulihan, bukan sekedar penghukuman, namun penerapannya terhadap anak residivis masih menghadapi berbagai kendala normatif dan implementatif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana yang mengatur anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dalam sudut pandang keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep hukum. Hasil penelitian ini adalah meskipun UU SPPA mengutamakan diversi dan pendekatan restoratif, terdapat batasan bagi anak residivis untuk memperoleh diversi, terutama dalam kasus tindak pidana berat atau pengulangan kejahatan yang telah melampaui batas yang ditentukan dalam regulasi. Temuan ini mengindikasikan perlunya harmonisasi kebijakan hukum guna memastikan bahwa anak residivis tetap mendapatkan perlindungan hak asasi dan kesempatan untuk diversi, tanpa mengesampingkan kepentingan korban dan masyarakat. Oleh karena itu, harmonisasi kebijakan bagi anak residivis dapat dilakukan melalui revisi aturan diversi untuk kasus yang tidak serius, peningkatan kapasitas apparat penegak hukum dan pemberian bantuan bagi anak, penguatan kolaborasi lintas lembaga, serta evaluasi kebijakan yang fleksibel dan berorientasi pada reintegrasi sosial anak secara lebih efektif.

Children who repeat criminal acts (recidivists) are a challenge in the criminal justice system, especially in the context of restorative justice mandated by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law). The principle of restorative justice emphasizes recovery, not just punishment, but its application to recidivist children still faces various normative and implementable obstacles. This study aims to analyze legal policies concerning recidivist children from a restorative justice perspective. This study applies a normative juridical method of legal research through a statutory approach and a legal concept approach. According to the research results, it can be seen that although the SPPA Law prioritizes diversion and restorative approaches, there are restrictions for recidivist children to obtain diversion, especially in cases of serious crimes or recidivism that have exceeded the limits specified in the regulations. These findings indicate the need for harmonization of legal policies to ensure that recidivist children continue to receive protection of their human rights and opportunities for diversion without putting aside the interests of victims and society. Therefore, the harmonization of policies for recidivist children can be carried out through the revision of diversion rules for non-serious cases, strengthening the capacity of law enforcement officers and providing assistance for children, enhancing cross-institutional collaboration, as well as evaluating policies that are flexible and oriented toward the more effective social reintegration of children.