Bencana Banjir dan Kebijakan Pembangunan Perumahan Di Kota Makassar:

Flood Disaster and Housing Development Policy in Makassar City

Abstract

Abstract
Flood is a natural phenomenon that always occurs every rainy season, especially in Makassar city. From year to year, the flood has increased in intensity and frequency. In addition, the area affected by floods is getting wider and more extensive and the duration of the inundation of water in an area also takes longer to recede. The main causes of the flood are environmental factors, human factors, and structural factors. Therefore, this paper is intended to reveal the factors of housing development resulting in loods in the city of Makassar. This research is descriptive qualitative with data collection techniques using literature study techniques and documentation studies. Data is analyzed qualitatively then concludes with conclusions. The results of the study show that mass housing development is a major factor in the occurrence of floods. Another reason is the lack of government control over the construction of housing related to environmental management.

Banjir merupakan fenomena alam yang selalu terjadi setiap musim hujan khususnya di Kota Makassar. Dari tahun ke tahun, banjir tersebut mengalami peningkatan intensitas, dan frekuensi. Selain itu, wilayah terdampak banjir makin luas dan makin banyak serta durasi genangan air di suatu wilayah juga memakan waktu lebih lama untuk surut. Penyebab utama banjir tersebut adalah faktor lingkungan, faktor manusia, dan faktor birokrasi. Oleh karena itu, tulisan ini dimaksudkan untuk mengungkapkan faktor pembangunan perumahan mengakibatkan bencana banjir di Kota Makassar. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik kajian pustaka dan studi dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan perumahan secara massal merupakan faktor utama terjadinya banjir. penyebab lainnya adalah kurangnya kontrol pemerintah terhadap pembangunan perumahan tersebut terkait tata lingkungan.