Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Sinabung:

Inhibiting Factors for the Implementation of the Mount Sinabung Eruption Disaster Policy

Abstract

Bencana erupsi gunung Sinabung pertama kali terjadi tahun 2010, kemudian pada tahun 2013 sampai 2015 tidak berhenti erupsi. Ada kesan bahwa pemerintah tidak serius menangani penanggulangan bencana ini, mulai dari terlambatnya pembentukan BPBD Kabupaten Karo hingga tidak adanya rencana kontigensi bencana erupsi gunung Sinabung. Hal ini mendorong penulis untuk menganalisa faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan penanggulangan bencana pada erupsi gunung Sinabung. Kebijakan penanggulangan bencana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Sistem Penanggulangan Bencana harusnya dilakukan di semua daerah, terutama rawan bencana seperti Kabupaten Karo.Penelitian dilakukan di Kabupaten Karo dengan informan pemerintah Kabupaten, lembaga non pemerintah yag ikut terlibat penanganan bencana, BNPB dan akademisi yang merupakan ahli dan juga terjun langsung dalam penanganan bencana erupsi gunung Sinabung. Penelitian ini menggunakan model analisis implementasi George Edward III, yang terdiri dari factor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data primer menggunakan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor disposisi pemerintah menjadi faktor paling dominan yang mempengaruhi faktor-faktor lainnya

The first eruption of Mount Sinabung disaster occurred in 2010; then in 2013, and it did not stop erupting until 2015. There is an impression that the government is not serious about dealing with disaster management, starting from the delayed establishment of the Karo Regency BPBD to the absence of contingency plans for the Mount Sinabung eruption. This encourages the writer to analyze the factors that hinder the implementation of disaster management policies on the eruption of Mount Sinabung. Disaster management policies contained in Act No. 24 of 2007 concerning Disaster Management Systems should be carried out in all regions, especially disaster-prone areas such as the Karo Regency. Research was carried out in Karo District with district government informants, non-government institutions involved in disaster management, BNPB, and academics who were experts and also directly involved in handling the Mount Sinabung eruption disaster. This study used the George Edward III implementation analysis model, which consisted of communication, resources, disposition and bureaucratic structures. This research used a desciptive qualitative approach. The primary data collection technique was conducted by interviews. The results showed that the government disposition factor was the most dominant factor affecting the other factors