Pemerintah Daerah Dalam Rescaling Pengelolaan Kawasan Metropolitan (Studi Kasus : BRT Mebidang)

Abstract

Rescaling adalah pendekatan yang muncul untuk mengelola wilayah metropolitan dalam konteks pengetatan persaingan global. Literatur penskalaan yang sejauh ini dikembangkan di Barat secara tradisional menekankan peran pemerintah pusat dalam reproduksi ruang metropolitan dan dengan demikian mengabaikan peran potensial pemerintah lokal sebagai tingkat pemerintahan otonom terendah. Penelitian ini berupaya mengeksplorasi peran yang dapat dimainkan oleh pemerintah daerah dalam menskors kawasan metropolitan di bawah struktur administrasi Indonesia yang saat ini terdesentralisasi. Medan-Binjai-Deli Serdang atau Mebidang, wilayah metropolitan terbesar di Sumatera, dipilih sebagai studi kasus. Trans Mebidang BRT, kebijakan pemerintah pusat yang penting yang mempengaruhi wilayah ini, digunakan untuk mengungkapkan proses penyelamatan aktual. Pengumpulan data untuk penelitian ini terutama bergantung pada wawancara semi-struktur, dokumen dan publikasi pemerintah, dan observasi lapangan. Analisis konten kualitatif dengan teknik pengkodean standar digunakan dalam analisis. Hasil analisis menegaskan bahwa perencanaan BRT Trans Mebidang memang didominasi oleh pemerintah pusat. Namun, hal ini mengungkapkan bahwa dukungan dari masing-masing pemerintah daerah dan provinsi penting dalam memastikan keberhasilan penerapannya. Dalam proses rescaling dilaksanakan pencarian penyesuaian, pencarian informasi program umum dan pertukaran sumber daya manusia dan keuangan. Dukungan lokal ini sangat jelas dalam masalah perencanaan pengintaian, pemrograman dan pembiayaan bersama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dukungan tersebut diperlukan untuk membangun rasa kepemilikan dan penerimaan politik.

Rescaling is an emerging approach to managing metropolitan area in the context of tightening global competition. The rescaling literature as so far developed in the West has traditionally emphasized the role of central government in the reproduction of metropolitan space and thus neglects the potential role of local government as the lowest autonomous government tier. This dissertation seeks to explore the role that local government can play in the rescaling of metropolitan area under current Indonesia's decentralized administrative structure. Medan-Binjai-Deli Serdang or Mebidang, the largest metropolitan area in Sumatera, is selected as the case study. The BRT Trans Mebidang, an important central government's policy affecting the region, is utilized to reveal the actual process of rescaling. The data collection for this research mainly relies on in-depth, semistructure interviews, government documents and publications, and field observation. Qualitative content analysis with standard coding techniques is employed in the analysis. The result of analysis confirms that the planning of BRT Trans Mebidang is indeed dominated by the central government. However, it reveals that the supports from respective local and provincial governments is important in ensuring its successful implementation. In rescaling process, get adjustment seeking, general program information seeking and human and financial resource exchange. These local supports are particularly apparent in the planning issue reconnaissance, programming and co-financing. It can be concluded that such supports are necessary to build sense of ownership and political acceptance.