Perancangan Mall Pelayanan Publik (MPP) Dengan Pendekatan Arsitektur Kontemporer di Kabupaten Asahan
Authors | ||
Issue | Vol 5 No 1 (2022): Talenta Conference Series: Energy and Engineering (EE) | |
Section | Articles | |
Section |
Copyright (c) 2022 Talenta Conference Series: Energy and Engineering (EE) This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. |
|
Galley | ||
DOI: | https://doi.org/10.32734/ee.v5i1.1481 | |
Keywords: | Mal pelayanan Publik korupsi Arsitektur Kontemporer Public service mall Corruption Contemporary Architecture | |
Published | 2022-08-15 |
Abstract
Mal pelayanan public di Kabupaten Asahan“adalah bangunan pemerintah yang berfungsi sebagai bangunan untuk memfasilitasi segala kegiatan pelayanan serta untuk mendukung kebijakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Asahan. Perancangan Mal pelayanan publik ini disebabkan”tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan pada institusi pemerintahan. Ini berpengaruh pada kualitas birokrasi yang berjalan pada suatu daerah. Hal ini di dasarkan pada undang-undang (Pasal 1 Ayat 7 no. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) yang menyatakan bahwa “Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur”. Tingginya kasus korupsi yang terjadi diduga karena penyimpangan pelayanan publik kepada masyarakat tanpa menerapkan standar pelayanan yang seharusnya. Jenis penyimpangan pelayanan publik yang sering terjadi adalah tidak memberikan pelayanan, penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, berpihak, penyalahgunaan wewenang, permintaan uang/ barang/jasa dan diskriminasi. Dalam perancangan Mal pelayanan public di Kabupaten Asahan terdapat aspekaspek yang berasal dari pendekatan Arsitektur Kontemporer. Dalam penerapannya pada perancangan Mal pelayanan publik Kabupaten Asahan didasarkan dengan landasan hukum “Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik” yang ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan public secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta pada satu tempat. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Asahan menjadi lebih baik. Penggunaa“bahan material pada pembangunannya menggunakan bahan material yang lebih unik, efisien, dan memiliki dampak kenyamanan terhadap bangunan. Hal ini disesuaikan dengan tema yang dipakai, yaitu Arsitektur Kontemporer. Dengan adanya pembangunan”mal pelayanan public di Kabupaten Asahan dengan menggunakan pendekatan Arsitektur Kontemporer dapat menjadi contoh bangunan pemerintahan yang tidak membosankan, dinamis, terbuka dan efektif terhadap kinerjanya.
The public service mall in Asahan Regency is a government building that functions as a building to facilitate all service activities and to support development policies and services to the community in Asahan Regency. The design of this public service mall is due to the level of public satisfaction with services at government institutions. This affects the quality of the bureaucracy that runs in an area. This is based on the law (Article 1 Paragraph 7 no.25 of 2009 concerning Public Services) which states that "Service standards are benchmarks used as guidelines for service delivery and reference for assessing service quality as obligations and promises of administrators to the community in order of quality service, fast, easy, affordable, and scalable". The high number of corruption cases that occur is suspected of being due to irregularities in public services to the community without implementing the proper service standards. The types of irregularities in public services that often occur are not providing services, prolonged delays, procedural deviations, taking sides, abuse of authority, requests for money / goods / services and discrimination. In designing a public service mall in Asahan Regency, there are aspects that come from the Contemporary Architecture approach. In its application to the design of Asahan District public service malls, it is based on the legal basis of "Regulation of the Minister of PANRB Number 23 of 2017 concerning the Implementation of Public Service Malls" which are aimed at improving the quality of public services in a sustainable manner, it is necessary to have integrated and integrated public service management of all types of ministry / agency services / Regional Government / State Owned Company / Regional Owned Company / private in one place. So that the service to the people of Asahan Regency will be better. The use of materials in its construction uses materials that are more unique, efficient, and have a comfort impact on the building. This is adjusted to the theme used, namely Contemporary Architecture. With the construction of a public service mall in Asahan Regency using the Contemporary Architecture approach, it can be an example of a government building that is not boring, dynamic, open and effective in its performance.